Perbandingan politik Indonesia

Sebuah Topografi Rezim Asia

Dalam Bab ini akan diteliti rezim politik Asia, negara-negara berdasarkan indeks kebebasan dari freedom House. Kesamaan kecendrungan kelemahan dan kemajuan yang dialami oleh negara-negara dalam proses demokratisasi. Data freedom House dapat memberikan pada bagian kedua penelitian kami untuk mengamati dengan seksama beberapa negara-negara

Penggolongan menurut freedom House

1972 melalui daftar peryataan yang meliputi aspek kebebasan politik dan kewarga-negaraan  satu negara aspek pemilihan, relevansi keberadaan kelompok radikal atau militan dan juga menggalakkan kalangan hak minoritas, memberikan kebebasan berpendapat dan kebebasan berorganisasi. Begitu juga halnya dengan status hak-hak indivindual terhadap kepemilikan, persamaan hak dan penentuan nasib sendiri, tahun 2001 ada empat negara digolongkan sebagai negara bebas : Korea Selatan, Filipina, Thiland, India. Lima negara bebas sebagian : Indonesia, Malaysia, Nepal, Singapura, Sri Lanka. Empat negara tidak bebas : Cina, Kambija, Pakistan, Vietnam. Filipina adalah satu-satunya negara yang awal penelitian memiliki kategori yang berbeda dengan yang digolongkan pada tahun 2000/1. Negara pola dalam hak-hak puncto politik dan hak-hak kewarganegraan terletak pada ruang waktu keseluruhan korea selatan ; Vietnam dan Cina.

 Kemajuan terbesar freedom House diberikan perhatian khusus adalah indonesia. Sehingga indonesia tercatat berada pada skala nila 3, kebalikan dari indonesia adalah pakistan. Pada tahun 1999 pakistan terperosok kembali berada pada kategori terendah. Proses yang paralel ini juga menandai terjadinya perubahan rezim politik disebagaian besar negara lain di belahan dunia ini. Demikian juga yang muncul dalam reedom House dengan negara yang dikategorikan dengan electoral democracy . Negara demokrasi electoral adalah negara yang sesuai dengan laporan pengamat pemilihan internasional memenuhi standar minimum pemilihan yang bebas dan adil. Satu perkembangan, yang dapat diamati pada hak-hak politik adalah bahwa tuntutan terhadap hak-hak kewarganegaraan meningkat terus menerus. Pada akhir dekade yang lalu jurang antara hak-hak politik dan kewarganegaraan dalam negara tersebut melebar. Secara umum juga terjadi perbaikan nilai demokrasi elektoral secara kesinambungan sejak pertengahan tahun 90-an, meskipun perbaikan ini terlihat lebih menyolok pada dimensi politik.

            Secara menyeluruh kita dapat mengatakan, bahwa di tujuan negara demokrasi elektoral Asia yang diteliti, terdapat kurang lebih satu konstata perbedaan antara hak-hak politik dan kewarganegaraan pada negara demokrasi elektoral. Kita dapat membandingkan dengan rezim yang bersebarangan dengan demokrasi elektoral, yaitu kelompok negara yang oleh freedom House dikarifikasikan sebagai rezim otoriter.

Kelompok negara-negara ini meliputi : Cina, Vietnam, Kamboja, Pakistan , Singapura dan Malaysia yang secara konstan mendapatkan nilai terburuk sepanjang waktu pengamatan, sehubungan dengan hak-hak kewarganegaraan. Ukuran kebebasan politik meningkat sedikit  pada awal tahun 90-an, namun menurun kembali sejak tahun 1994/95. Paskistan merupakan contoh mencolok untuk kemandegan proses demokrasi. Baik untuk negara demokrasi elektoral maupun untuk rezim otoriter Asia berlaku sebuah rumusan bahwa ukuran hak-hak kewarganegaraan tertinggi dibandingkan hak-hak politik. Struktur negara hukum dalam rezim politik di wailayah Asia Selatan dan Asia tenggara merupakan suatu  yang tetap hilang ataau ketinggalan dalam proses demokrasi.

            Penggolongan dari ahli-ahli FES

Laporan para ahli FES diperoleh dengan landasan satu daftar untuk meregistrasi standar demokratisasi yang disebut dengan Demokrasi Elektoral, yaitu setiap rezim politik, yang memenuhi standar minimal demokrasi. Kriteria ini menyoroti enam bidang politik.

-          Bidang konstitusi

-          Bidang mediasi perentara kepentingan partai, perhimpunan dan kelompokm kepentinagn

-          Kekuatan veto internal yang pontensial seperti militer atau polisi

-          Cerminan budaya politik dan masyarakat sipil

-          Aspek empiris keadilan sosial dan

-          Performasi hasil kerja pemerintahan dalam perekonomian sistem hukum dan demokrasi.

Daftar keterian ke II dikembangkan untuk rezim bukan demokratis. Daftar kriteria  ini mencakup juga enam bidang :

-          Hubungan kekuasaan politik

-          Pembangunan struktur-struktur negara hukum

-          Partisipasi politik dan seluran kepentinagn

-          Pendapat umum dan peran media

-          Aspek keadilan sosial empiris dan juga

-          Kinerja pemerintahan

1.                  Bidang konstitusi

Konstitusi berlaku di ketujuh negara Asia tersebut sebagai besar rumusan pada tahun 80 dan 90-an. Konstitusi tertua berlaku di Indonesia (1945) dan India (1950). Filipina dibawah pimpinan Presiden Aquino memberlakukan konstitusi interim pada tahun 1986. Selama peralihan pemerintahan di filipina, komisi konstitusi melakukan  pengolahan konstitusi baru. Di korea selatan pada musim panas 1987 satu kepanitian di parlemen, yang didominasi  oleh partai pemerintahan dan partai oposisi  pada masa itu. Di negara lainnya komisi konstitusi terutama terdiri dari politisi dari partai terbesar. Setelah terutama terdiri dari politisi dari partai tersebar. Ditahiland jika terjadi penolakan dalam sidang bersama, yang merupakan gabungan dari parleman tinggi dan parlemen rendah. Dalam kesempatan itu monarki diikutseratakan pula –seperti halnya di Indonesia dan India anggota dewan konstituente dan unsur perwakilan yang berasal dan berbagai lapisan masyarakat. Berhubungan dengan hak-hak pemilihan dan sistem pemerintahan akan ditemukan banyak variasi yang cukup besar.

           Mengamati konstitusi negara-negara demokrasi baru terutama yang berkaitkan dengan hak-hak fundamental warganegara boleh dikatakan bahwa seluruh konstitusi negara-negara tersebut telah tercantum secara eksplisit hak-hak tersebut.

Judikatif yang korup adalah salah satu indikator kuat untuk persoalan-persoalan yang seharusnya dipertanyaan dalam bidang kostribusi terbentuknya preferensi pemilih secara adil. Di indonesia pasca pengangkatan presiden Wahid, sesuai dengan konstitusi yang sedang diperdebatkan masih harus ditunggu kelanjutannya. Begitu pula dengan Filipina pada pemerintahan baru dibawah presiden Macapagal-Arroyo. Nmamun di sini tidak secara otomatis sistem presidensiil, secara institusional cendrung stabilitas pemerintahannya tinggi, meskipun sistem ini tidak secara otomatis memberikan kontribusi untuk sesuatu sistem pemerintahan dengan tinggkat efesiensi dan efektifitas yang tinggi 

2.                  Bidang mediasi

Lembaga perwakilan dan kelompok penyalur kepentiangan adalah elemen inti dalam masyarakat demokratis. Beberapa peran penting yang mendukung adalah sistem pemilihan dan sistem kepentingan yang mendukungnya adalah sistem pemilihan dan sistem kepartaian. Kita menempatkan kriteria, keadilan, kekuatan menyatukan dan pemerintahan yang stabil, kontruksi kearah instabilitas proses demokrasi yang sebenarnya juga masih sangat rentan. Program partai yang nyata merupakan sesuatu yang langka, umumnya partai-partai berkelompok di bawah satu pemimpin atau satu klan kebanyakan parpol, struktur oraganisasi yang dibangun cendrung asal jadi. Bahkan pada kasus partai pendukung cukup tua, seperti partai konggres di Nepal atau partai Demokrasi sekalipun dengan sejarah keorganisasian yang cukup tua.

Meskipun demikian dapat dipastikan, bahwa paling tidak di India, Korea selatan, Thailand dan Filipina sistem pemilihannya akan memberikan konstribusi terbentuknya preferensional pemilih secara lebih adil. Sebenarnya sulit untuk menjelaskan adanya korelasi langsung antara sistem pemilihan sistem pemerintahan dan stabilitas  pemerintahan atau good gevernance. Tetapi terutama di negara multi etnik seperti Indonesia, Sri lanka dan Filipina sistem pemilihan tidak mampu memberikan sumbangan yang menetukan untuk integrasi politik dan sosial di negara-negara tersebut masalah pemerintahan yang kemudia menyebabkan  terjadinya kemandegkan yang sangat mengganggu dalam proses keputusan secara demokrasi. Di negara ini perlindungan terhadap kaum minoritas juga terdapat 22 persen kursi di parlemen  rendah pada tingkatan komunal terdapat quota untuk perempuan sebesar 33 persen. Administrasi pemerintahan Filipina paling tegas terutama bagi kelompok minoritas muslim di bagiaselatan republik kepulaun ini hal ini merupakan produk dari keterkaitan sebab akibad tingginya segmentasi etnis agama dan bahasa di masyarakat demikian pula dengan Thailand maupun korea selatan desentralisasi juga terdorong di tinggkat lokal tanapa terjadinya konflik etnis.

Fungsi reprensentasi kepentingan dari partai politik dan mekanisme pemilihan umum, kendati fungsi artkulasi dan politik namun kenyataan perwakilan kepentingan fungsional dari serikat pekerja dikebanyakan negara ini cendrung sangat melemah. Di India seperti halnya juga di negara lain di Asia selatan. Serikat pekerjaan meskipun relatif teroganisasi secara baik tetapi sering akibat kondisi internal birokrasi yang sangat kuat dan sangat hirarkis menyebabkan terjadinya kelambanan sehingga terjadinya ketidak efesiensi. Negara Asia hanya menjadi kelompok minoritas yang tenggelam  dalam rutinitas hubungan pekerjaan formal.Hanya di Korea Selatan berdiri satu gerakan pekerjaan yang terorganisasir dan mampu secara nyata dan moderat memperjuangkan kepentingan kelompok pekerjaan, kendatipun organisasi pekerjaan tersebut secara nyata dan moderat  memperjuangkan kepentingan kelompok pekerja. Sebagai perbandingan hal tersebut adalah perwakilan kepentinagan untuk hal tersebut adalah perwakilan kepentingan pemberi kerja di Thailand,  Filipina, Sri Lanka dan Korea Selatan yang berkembang relatif baik.

3.                  Kekuatan Veto Potensial

Gerakan anti demokrasi dengan kekuatan veto langsung pada dasarnya bisa bersal baik dari organ-organ kenegaraan (Militer,Polisi,Birokrasi) dan partai politik atau bersumber diluar kelompok kenegaraan ( milisi organisasi kriminal, kelompok teror) Aktor vetoyang paling dominan pada abad 20, di seluruh belahan dunia. Di Filipina dan Indonesia militer adalah kekuatan veto yang sangat dominan, sedangkan di thahiland meskipun sekedar peran vetonya lebih sedikit, militer tetap merupakan aktor utama dalam politik.

            Di Indonesia bahkan dalam majelis permusyawaratan Rakyat militer juga ikut terwakili. Di Filipina meskipun tidak terinstitusi tetapi militer memegang peran sebagai lembaga pengkaderan politik dan para pemimpin puncaknya menduduki posisi jabatan pada instansi publik. Kecuali Korea Selatan, organisasi kepolisian di semua negara Asia dalam kaitan dengan politik boleh dikatakan jauh dari pengaruh tetapi organisasi ini sangat renatan dari korupsi ini snagat rentan dari korupsi dan tindak kekerasan. Di Nepal mereka tidak ada kontrol yang efektif pembunuhan dan pemerkosaan oleh aparat kepolisian bukanlah hal yang jarang terjadi. Dalam penelitian bahwa korupsi inefisiensi dan tindak kekerasan  merupakan masalah utama dalam birokrasi  di Negara Asia, pengaruh politik sangat menetukan atau praktek kekuasaan ambisius terjadi di semua negara Asia terkecuali Thiland diaman birokrasi pada awalnya tahun 90-an masih merupakan suatu unsur pemegang kekuasaanterpenting.

            Aksi perlawanan terhadap demokrasi dari luar pemerintahan terjadi di emapat dan enam  negara demokrasi elektoral. Di beberapa wilayah kepulauan indonesia muncul gerakan kemerdekaan yang menjalankan tuntutannya dalam upaya kekerasan. Di Thailand bagaian selatan wilayah yang berbatasan dengan Malaysia pada tahun-tahun terakhir ini kelompok Muslim menuntut ekonomi dengan aksi pengoboman ini terjadi terutama wilayah perbatasan dengan laos kamboja dan Nyanmar. Sejak awal pembentukan negara India kelompok teror sudah merupakan kelompok yang aktif. Kelompok rakyat dan agama termasuk dalam agenda politik namun hingga saat ini belum mengacam basis dasar struktur utama demokrasi di negara dengan jumlah penduduk besar ini. Pada tahun ini dapat di amati adanya peningkatan aktivitas kelompok hindustri radikal melawan kelompok agama monoritas pembantaian terhadap penduduk muslim dibagain engara nalistis. Demokrasi yang sulit  diindia adalah juga sulit  bahwa demokrasi yang sulit di India adalah juga merupakan regional hindu nasional.

            Dari elit rezim yang berkuasa sebelum lahir gerakan anti demokrasi di indonesia. Di Nepal posisi kekuasaan lama tetap saja dapat diperhatikan kendati adanya demokratisasi formal.

4.                  Budaya  politik

Keberadaan suatu budaya politik melalui penyusuaian masyarakat pada sistem demokrasi , peran media dan tentang pengorganisasian mandiri yang bersifat demokrasi dari masyarakat akan dipertanyakan. Di Indonesia dan Sri Lanka dan Nepel degan jelas dengan batas-batas tertentu muncul kekacauan bersaman dengan kelompok etnis.

           Sebaliknya ditemukan juga banyak organisasi nonpemerintahan di negara-negara tersebut tapi kelompok tersebut tetapi kelompok-kelompok tersebut besar dibiayaai oleh donor asing , keberadaan media di kebanyakan negara tersebut pada tahun-tahun terakhir ini menigkat menjadi lebih pluralistis , media cetak dibandingkan dengan media elektronik secara umum lebih bebas. Sementara radio dan televisi aering kali memiliki hubungan dengan partai industri-industri besar dan eksekutif pemerintahan , yang cendrung membatasi suatu pemberitaan kritis mengenai pemerintahan. Filipina dan India memiliki media pluralistis dan paling bebas. Korea Selatan dan Thiland konstitusi baru yang mengatur privatisasi media elektronik kembali titik awal. Begitu juga dengan aksi kekerasan dari pihak masyarakat membuat kegiatan jurnalisme di ketiga negara tersebut cendrung menajdi profesional yang berbahaya.

5.                  Kinerja pemerintahan

Pada bagian bab penutup penelitian ini terutama dibahas kinerja pemerintahan sebagai tema pokok. Dalam hal ini adalah kinerja pemerintahan sebagai tema pokok. Dalam hal ini adalah kinerja yang mengukur kemampuan pelaksanaan kebijaksaan negara efeiensi birokarasi dan keterhubungan dengan konstitusi, seperti halnya dengan sektor pendidikan dan infrastruktur sosial ekonomi di masing –masing masyarakat. Institusi informal yang mengukur kuat dalam budaya masyarakat elit, di sana bersarang institusi formal negara hukum dan demokrasi. Akibat kemunculan sekolah swasta yang mahal dan sektor pendidikan skunder serta tersier. Sehingga hal tersebut menyebabkan di negara-negara Asia Timur, Asia Selatan dan Asia tenggara yang tertinggal terjadi suatu proses reproduksi elit dan golongan berkuasa. Berkaitan dengan infastruktur boleh dikatakan di wilayah perkotaan di kebanyakan negara tersebut fasilitas dasarnya terjamin sebaliknya dipedesaan sangat minim sedangkan Nepal memiliki infrastruktur yang paling buruk di perkotaan dan perdesaan negara-negara Asia tumbuh dan berkembang fasilitas telepon demikian juga dengan saluran Internet.

            Sebaliknya di Korea Selatan dibandingkan dengan negara-negara  lain di wilayah tersebut secara umum sangat bagus dan jauh lebih maju. Korea Selatan tercatat sebagai negara dengan tinggkat pengeluaran untuk pendidikan swasta berkepala yang paling tinggi di seluruh dunia. Dan analisa pendidikan pada posisi menonjol rangking kedua mencerminkan terutama kemajuan negara ini dalam bidang pendidikan.

6.                  Ikhtisar

Apabila kita membayangkan secara sepesialis hasil temuan ini boleh dikatakan bahwa pada bidang masyarakat sipil yang demokrasi kepentingan dan perbandingan dan pembangunan masyarakat sipil yang demokrasi terjadi defisit yang cukup berarti.

Hasil penelitian Daftar Kriteria II : Rezim Otokrasi

            Yang termasuk kelompok negara dengan rezim otokrasi adalah cina ,kamboja, Malaysia ,singapura dan Vietnam. Paskistan sebagai negara dengan rezim militir baru. Sedangkan Malaysia dan Singapura masuk kategori negara dengan sistem otoriter lunak. Kamboja dibandingkan dengan dua kelompok tersebut berada pada posisi di tengah. Kecendrungan liberalisasi dalam sistem politik, berhubungan dengan melangar sistem kekuasaan dan me-ningkatkan stabilitas politik.